KESEPAKATAN KE-BHINEKA-AN DALAM NEGARA INDONESIA

1.     Pemikiran Awal Peletakan  Bentuk Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal 7 September 1944; di dalam Sidang Istimewa Teitoku Gikai  (Parlemen Jepang) ke 85 di Tokyo, Perdana Menteri Koiso  mengumumkan pendirian pemerintah Kemaharajaan Jepang tentang daerah Hindia Timur (Indonesia) diperkenankan untuk diberikan kemerdekaan di kemudian hari. Hal ini terjadi karena kedudukan  Angkatan Perang Jepang sudah mulai terjepit, ketika Amerika mengambil alih kepulauan Saipan pada bulan Juli 1944. Demikian juga dengan garis pertahanan Jepang di Pasifik sudah mulai terancam.  Menghadapi masa sulit seperti ini, pemerintah militer Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Kumakici Harada, pada tanggal 1 Maret 1945 mengumumkan pembentukan suatu badan yang bertugas menyelidiki persiapan kemerdekaan yang kemudian di kenal dengan BPUPKI.

Sebelum melakukan sidang BPUPKI, para anggota melakukan rapat di Taman Raden Saleh. Kesepakatan yang diambil adalah mencari kesamaan paham yakni  satu Nationale Staat Indonesia.  Bentuk kesepakatan ini adalah  persetujuan bersama dan bukan suatu kompromis.  Oleh sebab itu dalam sidang BPUPKI;  Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan bagaimana konsep dasar negara Indonesia.  Soepomo beranggapan bahwa untuk mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat ; negara harus berdasarkan atas ‘staatidee’;  negara yang integralistik, negara yang bersatu dengan seluruh rakyatnya. Negara adalah seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan yang teratur dan tersusun. Sehingga individu adalah suatu bagian organik  dari ‘staat’ yang memiliki kedudukan dan kewajiban tersendiri untuk turut menyelengarakan kemuliaan ‘staat’, tetapi ‘staat’ bukanlah suatu badan kekuasaan. Paham negara integralistik bukan berarti negara tidak memperhatikan adanya golongan atau mempedulikan manusia sebagai individu. Paham ini memiliki sifat ‘concreet dan reel’,  tidak meng-abstraheer  segala keadaan. Jadi pemikiran Soepomo tentang paham integralistik, mendudukkan negara sebagai  susunan masyarakat integral yang erat hubungan untuk semua  golongan. [1]  Memang  Soepomo menyadari adanya dua keinginan tentang bentuk negara dalam pidatonya  menekankan tentang adanya pemikiran dari anggota-anggota ahli agama yang menganjurkan negara Islam, dan sebaliknya Mohammad Hatta menganjurkan negara persatuan nasionalis yang memisahkan urusan negara dengan urusan Islam sehingga bukan Negara Islam.

Selanjutnya konsep asas dan dasar negara Indonesia dari  Soekarno menekankan pada kesatuan kebangsaan;  dengan mengambil dasar pemikiran Ernest Renan;  ‘le desir d’etre ensemble’, adanya kehendak akan bersatu, sekelompok manusia yang mau bersatu, yang merasa dirinya bersatu;  seperti pidato Soepomo;  kemudian dasar pemikiran Otto Bauer;  ‘eine nation ist eine ausschilksals gemeinschaft erwachsene character gemeinschaft’, atau bangsa adalah satu persatuan perangai yang timbul karena persatuan nasib, dan dilengkapi oleh Soekarno dengan istilah satu ‘wetenshap’  yang disebutnya dengan geopolitik.  Soekarno menekankan Kebangsaan Indonesia sebagai bentuk satu ‘nationale staat’,  satu Indonesia seluruhnya, kebangsaan Indonesia yang bulat.  Kebangsaan Indonesia atau Nasionalisme yang bukan ‘chauvinisme’. [2]

Soekarno beranggapan bahwa syarat mutlak dari  negara yang kuat adalah permusyawaratan, perwakilan.  Islam harus berusaha memberikan perwakilan sebanyak-banyaknya dan Kristenpun harus berjuang semaksimal mungkin untuk itu.  Ketika terjadi gesekan-gesekan maka gesekan tersebut akan membentuk rangkaian untuk saling memahami. Sehingga dalam prinsip Ke-Tuhanan,  Soekarno beranggapan bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan menurut keyakinannya masing-masing secara leluasa. Ke-Tuhanan yang berbudi pekerti luhur.  Untuk itu pengamalan agama harus berkeadaban, hormat-menghormati satu dengan yang lain dengan memperhatikan prinsip permufakatan, perwakilan.[3] Nilai-nilai inilah yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara.  Sebenarnya Sidang BPUPKI I ini merupakan ‘hearing’ tentang Dasar Negara dan Bentuk Pemerintah dan Negara.  Adapun penentuan bentuk negara dan  dasar negara dilakukan dengan cara perhitungan suara. Bentuk Pemerintah dan Negara; 53 suara memilih bentuk Republik dan 7 suara memilih Kerajaan. Dasar Negara; 45 suara memilih dasar kebangsaan, dan 15 suara memilih dasar Islam.

1.1. Konsep Bentuk Negara Dalam Piagam Jakarta.

Setelah BPUPKI selesai melakuan Sidang, sebanyak 38 orang anggota melanjutkan pertemuan dan membentuk panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yakni Soekarno, Mohammad Hatta, A. A. Maramis, Abikusno Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasjim, dan Muhammad Yamin. Pemikiran-pemikiran awal  tentang perjuangan Indonesia, muncul lagi pada waktu membahas tentang Piagam Jakarta.  Terdapat bipolarisasi tentang pergerakan rakyat Indonesia. Kelompok pertama, beranggapan berawal dari Budi Utomo (kelompok nasionalis sekuler) ; kelompok kedua, beranggapan berawal dari Sarekat Islam (kelompok nasionalis Islam) ; dan kelompok ketiga, beranggapan berawal dari perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Baabullah, dan sejenisnya.[4]  

Pemikiran-pemikiran di atas  ikut mempengaruhi dan mewarnai Piagam Jakarta. Kekuatan pemikiran dari  kelompok kedua  sangat dominan. Hal ini dapat di lihat pada alinea keempat, yang berbunyi : maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu  Hukum Dasar Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ke-Tuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syaria’at Islam bagi pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya.  Sebenarnya  yang memberikan konsep tentang dasar negara di dalam Piagam Jakarta adalah Muhammad Yamin dengan konsep lisan pada Sidang BPUPKI.  Namun  Abdul Kahar Muzakkir memberikan alasan bahwa Indonesia mayoritas beragama Islam, sehingga hukum dasar negara harus berdasarkan syaria’at Islam.  Perubahan ini kemudian diterima sebagai bentuk kompromi, karena kelompok nasionalis sebenarnya berbeda pendapat, termasuk A. A. Maramis sebagai Anggota Panitia 9 yang satu-satunya beragama Non Islam yakni Kristen. Untuk itu sekalipun sudah melalui kompromi, namun Piagam Jakarta masih memiliki misteri  sampai pada Sidang BPUPKI II.

Selanjutnya, tugas yang harus diselesaikan oleh BPUPKI adalah  Hukum Dasar Negara. Dalam Sidang BPUPKI ke II; 10 Juli – 17 Juli 1945, menyusun pasal-pasal Undang-Undang Dasar.  Sebelum membahas tentang pasal-pasal; yang dibahas terlebih dahulu adalah Preambule-nya yakni Piagam Jakarta.  Pada tanggal 11 Juli Latuharhary menyatakan keberatan terhadap salah satu bagian dalam Piagam Jakarta dengan alasan akan terjadi kekacauan misalnya terhadap adat-istiadat. Namun keberatan ini disangkal oleh Haji Agus Salim bahwa tidak ada pertikaian agama dengan hukum adat karena sudah selesai. Wongsonegoro dan Hosein Djajadiningrat menganggap  anak kalimat pada sila pertama memungkinkan menimbulkan fanatisme. Oleh Abdul Wahid Hasjim memberikan bantahan yang kuat bahwa fanatisme tidak akan mungkin karena tidak akan ada pemaksaan untuk menjalankan syaria’at Islam bagi orang-orang Islam. Apalagi Abdul Kahar Muzakkir, KH. Masjkur, Abikoesno Tjokrosoejoso, mengingatkan untuk tidak mempersoalkan lagi Piagam Jakarta dengan alasan sudah melalui kompromi. Bahkan Kiai Ahmad Sanusi ingin menghilangkan kata ‘bagi pemeluk-pemeluknya’ yang di dukung oleh Ki Bagus Hadikusumo. Di sini terlihat perbedaan pendapat antara Ki Bagus Kusumo dengan Soekarno. Pemikiran yang terakhir ini lebih ekstrim lagi.  Sehingga Radjiman sebagai Ketua BPUPKI bertanya apakah diperlukan pemungutan suara atau tidak, dan Abikoesno menjawab tidak perlu karena telah terjadi kompromi antara golongan Islam dengan golongan nasionalis tentang Piagam Jakarta sehingga Piagam Jakarta disebut Muhammad Yamin sebagai ‘Jakarta Charter’ dan Sukiman sebagai  ‘Genteleman’s Agreement’. Adapun pemikiran dan posisi Soekarno  tentang Piagam Jakarta ini bersinggungan dengan prinsip kebangsaannya, dan  dapat di ikuti pada kata-katanya sebagai berikut : ‘…Saya minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita……Saya harap, Paduka Tuan yang mulia suka mengusahakan supaya sedapat mungkin dengan lekas, mendapat kebulatan dan persetujuan yang sebulat-bulatnya dari segenap sidang untuk apa yang saya usulkan tadi itu’.  [5] Soekarno sangat memahami posisi dari para patriot seperti Latuharhary dan Maramis. Oleh sebab itu Piagam Jakarta sebagai sumber dasar hukum, melalui perjuangan yang panjang dan pada akhirnya gagal sebagai sumber dasar hukum negara.

Pada pasal 4 dan pasal 28  yang diajukan pada tanggal 13 Juli 1945;  pasal 4 tentang Presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli dan beragama Islam, dan pasal 28 ayat 1 tentang Negara berdasarkan Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syaria’at Islam bagi pemeluknya, menjadi bahan diskusi yang sangat alot juga. Sukardjo Wirjopranoto mengkaitkan  dengan Pasal 27 yakni segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan,  yang tidak sejalan dengan pasal 4.  

1.2. Bentuk Negara Berdasarkan UUD 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaan.  Sore harinya seorang Opsir Kaigun  bertemu Mohammad Hatta menyampaikan tentang  keberatan dari wakil-wakil Kristen Protestan dan Katolik yang sangat keberatan dengan anak kalimat dalam Pembukaan UUD. Untuk itu pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai pada tanggal 18 Agustus 1945, Mohammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusuma, Abdul Wahid Hasjim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Hasan melalukan rapat pendahuluan untuk membicarakan perbedaan yang sangat prinsip antara golongan nasionalis dan agama.  Oleh sebab itu 4 usulan perubahan yang disampaikan Mohammad Hatta dalam Sidang PPKI akhirnya disetujui secara bulat.  Usulan perubahan adalah :

1.     Kata ‘Mukadimmah’ diganti dengan ‘Pembukaan’.

2.     Dalam Preambule (Piagam Jakarta), anak kalimat ‘berdasarkan pada Ke-Tuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syaria’at Islam bagi pemeluknya’ diubah menjadi ‘berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa’.

3.     Pasal 6 ayat 1,’ Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam’, kata ‘dan beragama Islam’ dicoret.

4.     Sejalan dengan perubahan yang kedua di atas, maka pasal 28 ayat 1 menjadi ‘Negara berdasarkan Ke-Tunahan Yang Maha Esa’ sebagai pengganti dari  ‘Negara berdasarkan Ke-Tuhanan, dengan mewajibkan menjalankan syaria’at Islam bagi pemeluknya’. [6]

Perubahan yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta merupakan perubahan yang sangat penting bagi penyatuan sebagai suatu bangsa dan negara. Selain itu di dalam Pembukaan UUD 1945 yang dahulunya Piagam Jakarta mendapat sorotan tajam dari pihak Hindu; I Gusti Ktut Pudja, dan di dukung oleh pihak Kristen yakni Latuharhary bersama Sam Ratulangie. Sorotannya pada alinea ke tiga yang berbunyi ; Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa,  diganti dengan ‘Tuhan Yang Maha Kuasa’; dan disetujui, tetapi ternyata kalimat tersebut  tidak diganti. Kemudian Soekarno; alinea ke empat tentang  ‘Hukum Dasar’  diganti menjadi ‘Undang-Undang Dasar’, karena terkait dengan hukum negara yang dianggap berpotensi dilakukakan hukum agama. Pada alinea ke empat juga; tentang sila pertama, seperti yang kemudian diusulkan oleh Mohammad Yamin di atas.   Kemudian tentang pasal 17 ayat 1, Moehammad Hassan minta agar Kabinet adalah Kabinet Indonesia,  di dalamnya termasuk orang-orang dari luar Jawa.[7]

            Pembukaan UUD 1945 menjiwai batang tubuh UUD 1945, sehingga berdasarkan UUD 1945 bentuk Negara Indonesia   adalah :

1.     Pasal 1  ayat 1; Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

      Ayat 2; Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.

2.     Pasal 28; Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan tulisan dan

         sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.

3.     Pasal 29 ayat 1; Negara berdasar atas Ke-Tunanan Yang Maha Esa.

        Ayat 2; Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.[8]

1.3.  Bentuk Berdasarkan Pancasila

Daftar Pustaka

Anshar, Endang, Saifuddin; Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Anatara Nasionalis Islam Dan Nasionalis ‘Sekular’ Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – 1959, Tesis di Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1976, Bandung : Penerbit  Pustaka-Perpustakaan Salman ITB

Kansil, C. S. T; Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945,  Jakarta : Pradnya Paramita, 1999

Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 1964, Camkan Pancasila, Jakarta, 1964

Muhammad Yamin; Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Jembatan 1952

Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 1964, Camkan Pancasila, 
              Jakarta

Sekerteriat Negara Republik Indonesia; Risalah BPUPKI, PPKI, Jakarta 1995

---

[1] C. S. T. Kansil, Pancasila Dan Undang-Undang Dasar 1945,  Jakarta : Pradnya Paramita, 1999, hal. 96 - 98

[2] Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 – 1 Juni 1964, Camkan Pancasila, Jakarta, 1964, hal. 18 - 24

[3] Idem, hal.  25 - 30

[4] Endang Saifuddin Anshari; Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Dan Sejarah Konsensus Nasional Anatara Nasionalis Islam Dan Nasionalis ‘Sekular’ Tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 – 1959, Tesis di Institute of Islamic Studies McGill University, Montreal, Canada pada tahun 1976, Bandung : Penerbit  Pustaka-Perpustakaan Salman ITB, 1981, hal. 4 - 5

[5] Ibid; hal. 38

[6] Ibid, hal. 42 - 43

[7] Sekerteriat Negara Republik Indonesia; Risalah BPUPKI, PPKI, Jakarta 1995, hal. 435.

[8] Muhammad Yamin; Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta : Jembatan 1952, hal. 189 - 198